Minimalkan potensi terjadinya konflik sosial, Pemerintah Kabupaten Trenggalek gelar Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini di Gedung Bhawarasa Lt.2, Senin (14/10). Rapat ini dipimpin oleh Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin beserta jajaran Forkopimda dan diikuti oleh 130 orang peserta yang tergabung dalam tim penanganan konflik sosial, tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, dan forum kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Trenggalek.
Digelarnya rapat kali ini ditujukan sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan penguatan sinergitas antar aparat terkait dalam upaya mengatasi dan mengantisipasi adanya konflik sosial di wilayah Kabupaten Trenggalek. Selain itu seluruh stakeholder terkait yang hadir juga diajak untuk ikut mendukung terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Trenggalek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019 dan menjelang Pilkada serentak Tahun 2020 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin mengajak seluruh pihak untuk ikut mewaspadai berbagai potensi munculnya konflik sosial di Trenggalek.
Bupati juga menekankan sebagai daerah yang wilayahnya menjadi lokasi pembangunan proyek strategis nasional, tidak menutup kemungkinan terjadi konflik sosial yang ditimbulkan akibat perbedaan cara pandang di masyarakat.
Pemimpin muda ini mencontohkan beberapa proyek strategis nasional yang berlokasi di Trenggalek diantaranya seperti proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan di Watulimo, pembangunan Bendungan Nglinggis Tugu, dan pembangunan Bendungan Bagong di Kecamatan Bendungan. "Isu yang paling penting adalah kita harus mensukseskan proyek strategis nasional. Tidak sedikit kadang-kadang proyek strategis ditangkap berbeda oleh masyarakat," terangnya.
Bupati menyebut sinergitas yang baik dari beberapa stakeholder terkait bisa menekan terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing. "Kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, kita butuh sinergi," tutur Bupati Nur Arifin.
Lebih lanjut, terkait pembangunan Bendungan Bagong di Kecamatan Bendungan, Bupati menyebut OPD terkait harus benar-benar mengidentifikasi dan memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat terkait dengan kemanfaatan dari pembangunan Bendungan Bagong.
Hal ini ditekankan olehnya dengan harapan dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman dari masyarakat terhadap pembangunan proyek nasional yang sedang berjalan.
"Nah mengidentifikasi kemanfaatan sosial ini sampai sejauh mana, jangan sampai ada miss persepsi," imbuhnya.
Di sisi lain, Bupati Nur Arifin mengungkapkan masyarakat Trenggalek memiliki budaya saling menghargai yang telah terbangun sejak lama. Untuk itu kultur yang baik ini diharapkan dapat terus terjaga tanpa mengesampingkan kewaspadaan dini dari seluruh pihak untuk mencegah potensi kerawanan terjadinya konflik sosial.
"Karena sejatinya masyarakat Trenggalek dibangun dari kultur yang saling menghargai, kalau tidak ada sesuatu hal yang sangat krusial tidak ada benturan-benturan yang berarti, tetapi bukan berarti tidak ada yang diantisipasi," pungkasnya. (Dinas Kominfo Kab. Trenggalek)