Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan kunjungan kerja Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka melakukan evaluasi penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Trenggalek.
Rombongan yang terdiri dari 3 orang ini diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Anik Suwarni, SH, M.Si beserta jajarannya diruang Paringgitan Pendhopo Kabupaten. Rabu(16/10)
Penilaian dilakukan tim Kemenpan RB guna melihat secara langsung penerapan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sejauh mana badan publik dalam hal ini instansi pemerintah dapat melaksanakan Undang-Undang tersebut guna memaksimalkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Berlangsung selama tiga hari, ada 4 pelayanan publik yang akan dievalusi oleh tim Kemenpan RB, meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Dr. Soedomo, Polres Trenggalek dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang hari ini sudah dilakukan penilaian oleh tim evaluator. "Tujuannya melakukan evaluasi adalah memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat," terang Bambang Setiawan, anggota tim evaluator dari Kasubag Anggaran Pelayanan Publik Kemenpan RB saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan evaluasi yang dilakukan saat ini hasilnya akan disampaikan pada tanggal 18 November nanti, dengan harapan Kabupaten Trenggalek mendapatkan nilai yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. "Kita nilai dari standar prosedurnya, mulai dari proses awal hingga terakhir itu harus tertata, jadi semua terlihat berapa orang yang butuh ini dan berapa biayanya semuanya harus terecord (terekam)," imbuhnya. "Sedangkan di Polres Trenggalek sendiri proses yang kita evaluasi sama yaitu seperti pelayanan permohonan SIM (Surat Ijin Mengemudi) ataupun pelayanan terkait SKCK," lanjutnya melengkapi.
Sementara itu Asisten Administrasi Umum Sekda Anik Suwarni menyambut baik kedatangan tim evalutor. dirinya menegaskan meskipun telah dilakukan penilaian oleh tim evalutor tidak merasa terbebani justru menurutnya mendapatkan pembinaan agar penyelenggaraan pelayanan publik semakin baik. Dengan artian sejalan dengan percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi bahwa harus semakin profesional dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.
"Hasil dari penilaian ini akan memperlihatkan seperti apa rekomendasi tahun lalu apakah sudah ditindaklanjuti dari dinas yang dievalusi dan itu harus ditingkatkan semua aspek dalam pelayanan ini mulai dari prosedur maupun dari perilaku dalam bekerja," jelas Asda III.
"Ini yang mendorong kita, penilaian ini ada pembinaannya dan akan terus dinilai. Juga terkait dengan pelayanan-pelayanan pada perangkat daerah lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (Dinas Kominfo Kab. Trenggalek)