LRA

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

    Realisasi capaian Pendapatan tersebut dikarenakan : Dasar :
  • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan tentang Menara Telekomunikasi.
  • PP 18 tentang Perangkat Daerah dan PERMEN KOMINFO No. 14 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan dalam urusan Pos dan Telekomunikasi terkait Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  • Peraturan bersama Mendagri, Men PUPR, Men KOMINFO dan Men BKPN diantaranya sebagai berikut : Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi fokus pada pengawasan dan pengendalian konstruksi fisik bangunan, bukan aspek Telekomunikasinya, sehingga pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh OPD yang TUPOKSInya di bidang Konstruksi Fisik Bangunan.