Pemkab Dorong Kemudahan Pelayanan Perizinan di Trenggalek

Dibuat pada: 2017-07-31 12:18:48 - 310 Hits

Pemkab Dorong Kemudahan Pelayanan Perizinan di Trenggalek

Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya menciptakan kemudahan dalam iklim berinvestasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mengumpulkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah untuk mengikuti sosialisasi yang bertajuk " Membangun komitmen Bersama Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kinerja DPM-PTSP Trenggalek" di gedung Bhawarasa, Kamis (27/7).  Langkah koordinasi guna memperoleh komitmen bersama OPD dipandang perlu mengingat kini Pemkab Trenggalek tengah menggiatkan kemudahan pengurusan perizinan untuk mendorong laju pertumbuhan pembangunan yang berlangsung.

Menyikapi pertumbuhan ekonomi masyarakat Trenggalek yang kian hari semakin maju,  maka diperlukan sebuah dorongan peningkatan layanan perizinan yang dilakukan dengan memperkuat kewenangan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sehingga pelayanan perizinan dapat dilakukan lebih sederhana dan diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. 
 
Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT P2T) Provinsi Jawa Timur Drs. Ahmad Basofi, M.Si yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi telah mempunyai komitmen kuat dalam mempermudah pelayanan perizinan terpadu yang dikawal langsung oleh Gubernur.  Di tingkat provinsi P2T dan semua OPD yang terlibat di dalam pelayanan telah menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional sesuai ISO 9001:2015 dan juga P2T menjadi "Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi" dan semua OPD yang terlibat didalam pelayanan telah menandatangani pakta integritas.  Oleh karena itu Drs. Ahmad Basofi, M.Si mengharapkan agar kualitas pelayanan perizinan yang saat ini diraih Provinsi Jawa Timur agar dapat diproyeksikan kedalam pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Trenggalek, tentunya untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait.
 
"Kami tadi sudah menyampaikam contoh dari suatu proses yang sudah dilakukan di provinsi, dengan berbagai inovasi dan percepatan daripada izin.  Yang kedua paling penting didalam suatu proses perizinan itu yang kami garis bawahi adalah komitmen," ungkapnya.
 
Sementara itu Bupati Trenggalek juga menyampaikan pendapat yang sama agar adanya komitmen mengenai proses sebagaimana dari OPD untuk masuk pada sebuah kesepahaman.  Termasuk berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses mengurus sebuah perizinan, kemudian persyaratan apa saja yang harus dipenuhi.  Disisi lain Dinas PM-PTSP ini ditargetkan akan lebih berperan untuk menciptakan kesan bahwa mendirikan usaha di Kabupaten Trenggalek itu mudah
 
Saat dikonfirmasi mengenai peraturan yang menyangkut tentang izin gangguan (HO) Bupati menuturkan bahwa HO sudah harus dihapus.
 
" Ya memang sudah harus lah (dihapus) HO,  Kita mungkin salah satu daerah yang terakhir yang masih belum menghapuskan HO, karena ada Perdanya harus dihapus dan habis ini kita mau kejar lagi sudah sampai mana ini pengurusan HO karena sangat kontraproduktif dengan arahan dari Presiden untuk bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," tutur Bupati.
 
"Jadi HO sudah pasti akan dihapus, sudah amanah regulasi yang akan kita jalankan dan akan saya percepat lagi setelah rapat ini," tegasnya menambahkan.
 
Lewat komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengawal kemudahan masyarakatnya dalam mengurus perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentunya akan berdampak positif banyak sekali terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek, khususnya untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan membentuk pandangan bahwa untuk mendirikan usaha di Trenggalek itu mudah. (Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek)