LRA

LRA

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
Realisasi APBD pada Dinas Komnikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

  •     Pendapatan LRA teranggarkan Rp. 216.000.000 dan Rerealisasikan Rp. 0
  •     Belanja teranggarkan Rp. 5.366.888.740 dan Rerealisasikan Rp. 4.470.823.369
Realisasi pendapatan LRA sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 216.000.000 dan realisasi belanja sebesar Rp. 4.470.823.369 atau 83,30% dari anggaran sebesar Rp. 5.366.888.740.

Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

    Retribusi Daerah LRA Anggaran Rp. 216.000.000 Realisasi Rp. 0

    Realisasi capaian Pendapatan tersebut dikarenakan : Dasar :
  • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan tentang Menara Telekomunikasi.
  • PP 18 tentang Perangkat Daerah dan PERMEN KOMINFO No. 14 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan   dalam urusan Pos dan Telekomunikasi terkait Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  • Peraturan bersama Mendagri, Men PUPR, Men KOMINFO dan Men BKPN diantaranya sebagai berikut : Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi fokus pada pengawasan dan pengendalian konstruksi fisik bangunan, bukan aspek Telekomunikasinya, sehingga pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh OPD yang TUPOKSInya di bidang Konstruksi Fisik Bangunan.

2. Belanja

    Belanja Anggaran Rp. 5.366.888.740 Realisasi Rp. 4.470.823.369

    Hal ini disebabkan antara lain karena :
  • Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu OPD yang baru berdiri pada Tahun 2017, dimana saat penyusunan Program dan Kegitan masih dalam kondisi masa transisi sehingga ketika akan melakukan eksekusi 2017terhadap kegiatan ada pos-pos yang belum sesuai dengan keperluannya, maka terhadap hal ini dilaksanakan pada PAPBD 2017, namun dalam proses perjalanannya mengingat keterbatasan waktu, personil, yang ada tentunya berdampak pada penyerapan anggaran yang belum optimal, keterbatasan personil staf dan pejabat struktural yang kurang atau kosong sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan sendiri, disamping itu pula Dinas Kominfo Kab. Trenggalek merupakan  Dinas baru yang sarana dan prasarana yang ada juga sangat terbatas.
  • Belum diaturnya peraturan Bupati yang batu terkait Standart Honorarium bagi Dewan Direksi dan Dewan Pengawas RPKT (Radio Pemerintah Kabupaten Trengalek) sehingga honorarium tersebut tidak dicairkan.
  • Efisiensi Anggaran disebabkan sisa dari pengadaan barang dan jasa. (Dinas Kominfo Kab. Trenggalek)